Pakar Hukum Tata Negara Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

SHARE:



KABAR NASIONAL, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dan Refli Harun mengkritisi sifat kegentingan memaksa sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR.

"Pemerintah harus menjalankan "due process of law" (uji hukum) sehingga kalau ada ormas yang dianggap membahayakan negara maka pemerintah bisa mengajukan ke pengadilan namun di Perppu ini tidak ada," kata Yusril dalam RDPU Komisi II, di Jakarta, Rabu (18/10).

Yusril mengatakan sejak tahun 1999 disepakati adanya prinsip "check and balances" sehingga tidak ada eksekutif kuat namun dikeluarkannya Perppu Ormas menghilangkan prinsip tersebut. Karena itu, dia menilai sangat berbahaya kalau kewenangan membubarkan ormas yang berbadan hukum atau tidak, ada di pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Kalau ada satu Ormas dinilai bertentangan dengan Pancasila, pemerintah bawa ke pengadilan, di sana bisa berdebat dengan argumen masing-masing lalu diputuskan pengadilan," ujarnya.

Yusril mengkritisi Pasal 5 ayat 4 Perppu Ormas yang menyebutkan bahwa satu ormas dilarang untuk mengembangkan, meyakini dan menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila, namun hal itu dinilainya multitafsir.

Dia mengkhawatirkan kalau ada orang yang ceramah lalu menyebutkan tujuan bernegara untuk mewujudkan negara yang "baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur" (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman), lalu ditangkap aparat Kepolisian karena bertentangan dengan tujuan pemerintah mewujudkan keadilan sosial.

"Ini menjadi tafsiran luas karena yang dinilai bertentangan dengan Pancasila itu maksudnya bagaimana. Bisa saja ada ustadz ceramah soal negara yang 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur' didengar polisi lalu ditangkap karena dianggap tidak mewujudkan keadilan sosial," katanya.

Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai Perppu Ormas menyamakan kegentingan memaksa dengan hak-hak sipil untuk berserikat dan menyatakan pendapat. Dia menilai kalau kondisi negara darurat maka pemerintah seketika itu bisa membubarkan ormas namun kalau tidak dalam kondisi darurat maka due proces of law harus dijalankan.

Refli menyarankan agar Komisi II DPR menolak Perppu Ormas namun diajukan revisi UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas oleh DPR atau pemerintah dengan substansi bahwa pembubaran ormas dalam kondisi biasa harus melalui due process of law. (republika.co.id)


COMMENTS

Nama

Artis,1,Berita,390,Buruh,1,Daerah,19,Demonstrasi,1,Ekonomi,3,Hukum,7,Internasional,11,Keluarga,1,Nasional,357,Opini,15,Opini Anda,1,Opini Pakar,26,Palestina,2,Pembangunan,1,perppu,1,Perppu Ormas,12,Politik,3,Polling,1,Publik Figur,1,SDA,5,Serba-serbi,3,Sosial,3,Suara Netizen,1,Suara Pakar,4,Taksi Online,1,Video,7,Waskita,1,Wawancara,1,
ltr
item
Kabar Nasional - Portal Berita Independen: Pakar Hukum Tata Negara Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas
Pakar Hukum Tata Negara Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas
https://4.bp.blogspot.com/-IzvoILftJbo/WedLkMsR-2I/AAAAAAAABzU/5DmWrdH4FnoFeXnDl6uNA_P5N9zGcyYbwCLcBGAs/s640/yusril%2Bhanya%2Btersenyum%2Blihat%2Bsurat%2Bpembbaran%2BHTI.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-IzvoILftJbo/WedLkMsR-2I/AAAAAAAABzU/5DmWrdH4FnoFeXnDl6uNA_P5N9zGcyYbwCLcBGAs/s72-c/yusril%2Bhanya%2Btersenyum%2Blihat%2Bsurat%2Bpembbaran%2BHTI.jpg
Kabar Nasional - Portal Berita Independen
http://www.kabarnasional.com/2017/10/pakar-hukum-tata-negara-kritisi-sifat.html
http://www.kabarnasional.com/
http://www.kabarnasional.com/
http://www.kabarnasional.com/2017/10/pakar-hukum-tata-negara-kritisi-sifat.html
true
1475393274983693696
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy