KABARNASIONAL - Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus daji polemik. Di tengah pro-kontra mengenai Pansus DPR untuk Hak Angket, sorotan kepada lembaga ini makin tajam.
Pengamat politik dan praktisi Muchtar Effendi Harahap bahkan menudung KPK telah bermain politik oleh langkah-langkahnya membantu rezim penguasa.
"Saya percaya, terutama di bawah era Jokowi, KPK berpolitik membantu kelompok rezim kekuasaan," kata Muchtar EH di Jakarta, Rabu (5/7/2017) seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (grup Indopos).
Salah satu indikasi KPK bermain politik, kata Muchtar, yakni ketika lembaga itu tidak mau melanjutkan kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras.
Ironinya, lembaga antirasuah itu malah menuduh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menerima dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang kasusnya terjadi beberapa tahun silam.
"Padahal hanya fiksi dan itu sudah dibantah oleh hakim," terangnya.
Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) itu juga mengungkapkan, dari penilaian kinerja KPK dengan ukuran outcome atau manfaat bagi negara dan rakyat, ternyata KPK juga gagal.
"Indikatornya yakni dana anggaran APBN yang digunakan KPK jauh lebih banyak ketimbang dana yang diterima negara dari pelaku koruptor yang ditangani KPK," tuturnya.
Tak hanya itu, indikator lain adalah tidak ada manfaat berarti keberadaan KPK bagi negara dan rakyat. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun kuantitas dan kualitas perilaku korupsi di Indonesia justru semakin meningkat.
"KPK gagal mencapai outcome. Hanya pencitraan di publik. Itupun kasus-kasus ikan teri bukan kasus kakap," pungkasnya. (rmol/jpnn)
COMMENTS