Pemindahan Ibu Kota, Ahli Hukum Tata Negara: Harus Melalui Persetujuan DPR

SHARE:



KABARNASIONAL, JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota negara dari jakarta ke daerah lain yang direncanakan Pemerintah Jokowi dinilai tak bisa sembarangan dan sepihak. kalau tidak maka berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Demikian disampaikan oleh ahli hukum tata negara, A. Irmanputra Sidin kepada redaksi, pada Jumat (7/7/2017) pagi.

Menurutnya, pemindahan ibukota bukanlah kewenangan otonom atau kewenangan mandiri dari pemerintah. Karena posisi ibukota negara bukanlah keputusan eksekutif atau presiden namun keputusan negara dalam hal ini adalah harus melibatkan dua pemegang kekuasaan secara bersamaan untuk menyetujuinya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan (DPR) sebagai representasi rakyat.

"Artinya pemindahan ibukota dengan tahapan pelaksanaaannya haruslah terlebih dahulu disetujui DPR dengan mengubah terlebih dahulu Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota yang kini terletak di Jakarta", ujar Irmanputra Sidin.

Ia juga menegaskan, Pemerintah dalam memindahkan ibukota jangan sampai tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa persetujuan DPR melalui Undang-Undang.

"Kalau itu terjadi, akan menimbulkan dampak keuangan negara tanpa dasar yang jelas sehingga semua usaha yang akan dilaksanakan akan sia-sia karena ternyata rakyat tidak menyetujuinya melalui parlemen," tandasnya mengakhiri keterangannya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (3/7/2017).

Menurutnya, skema pendanaan akan selesai pada tahun 2017 ini sehingga pada 2018 atau 2019 mendatang kegiatan permulaan terkait pemindahan ibukota sudah bisa dimulai. (cakrawarta.com)

COMMENTS

Nama

Berita,362,Daerah,19,Ekonomi,3,Hukum,6,Internasional,11,Keluarga,1,Nasional,329,Opini,15,Opini Anda,1,Opini Pakar,22,perppu,1,Perppu Ormas,10,Polling,1,SDA,4,Serba-serbi,3,Sosial,2,Suara Netizen,1,Suara Pakar,3,Video,7,Wawancara,1,
ltr
item
Kabar Nasional - Portal Berita Independen: Pemindahan Ibu Kota, Ahli Hukum Tata Negara: Harus Melalui Persetujuan DPR
Pemindahan Ibu Kota, Ahli Hukum Tata Negara: Harus Melalui Persetujuan DPR
https://4.bp.blogspot.com/-G3FLIyfKBUY/WV88egXI1MI/AAAAAAAAAmI/C314CbSBDDININBM-d3dMkJkpthybUe5ACLcBGAs/s640/A.%2BIrmanputra%2BSidin%2Bahli%2Bhukum%2Btata%2Bnegara.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-G3FLIyfKBUY/WV88egXI1MI/AAAAAAAAAmI/C314CbSBDDININBM-d3dMkJkpthybUe5ACLcBGAs/s72-c/A.%2BIrmanputra%2BSidin%2Bahli%2Bhukum%2Btata%2Bnegara.jpg
Kabar Nasional - Portal Berita Independen
http://www.kabarnasional.com/2017/07/pemindahan-ibu-kota-ahli-hukum-tata_71.html
http://www.kabarnasional.com/
http://www.kabarnasional.com/
http://www.kabarnasional.com/2017/07/pemindahan-ibu-kota-ahli-hukum-tata_71.html
true
1475393274983693696
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy