Ketua Pansus Hak Angket KPK : Kami Akan Kerja Transparan

SHARE:

Ketua Hak Angket KPK Agun Gunandjar


KABARNASIONAL, JAKARTA -  Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar menegaskan, hak angket merupakan hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu, fungsi ini diatur dalam konstitusi.

Agun menilai, masih banyak orang yang membutuhkan penjelasan tentang angket. Dia mengatakan hak angket adalah hak konstitusional dewan yang dijamin konstitusi, sebagai hak penyidikan tertinggi dalam konteks negara. Dalam kerjanya Agun menjanjikan Panitia Angket DPR akan bekerja secara transparan dan akuntable.

"Kami (Pansus) bersedia menerima yang tidak setuju dengan Panitia Angket ini. Silahkan datang ke DPR dan menyampaikan pendapat," jelas politikus Partai Golkar itu, Selasa (13/6).

Agun mengklaim DPR RI menggulirkan hak angket ini semata-mata ingin mengembalikan kembali, di mana sebenarnya posisi KPK dalam negara ini dalam sistem demokrasi bangsa ini. Untuk metode kerjanya akan transparan, akan terbuka, akan mengundang semua pihak. "Kami pastikan akan bekerja secara transparan," imbuhnya.

Selain itu Agun juga menguraikan diantara tiga cabang kekuasaan negara, yang sering disebut dengan trias politica, eksekutif, legislatif dan yudikatif, posisi KPK belum jelas, di lapangan KPK mengeksekusi dengan operasi tangkap tangan (OTT) tapi di persidangan juga menjalankan fungsi yudikatif. Terlebih lagi Agun mengatakan tidak ada lembaga yang mengawasi KPK secara tegas.

"Kita juga akan bedah melalui angket ini bagaimana posisi dan fungsi KPK dalam criminal justice system.Karena hukum pidana kita menganut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum formil yang mengatur proses," katanya.

Di sisi lain Direktur Eksekutif ILEW Iwan Sumule menyampaikan, tindakan OTT yang kerap kali dipertontonkan KPK menurut penilaianya telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena pemberian suap yang kerap kali tertangkap OTT oleh KPK, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, jika penerima suap melaporkan kepada KPK.

"Tapi jika dalam 30 hari suap yang diterima tidak dilaporkan kepada KPK, baru kemudian penerima suap dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi," kata Iwan. [re]

COMMENTS

Nama

Berita,362,Daerah,19,Ekonomi,3,Hukum,6,Internasional,11,Keluarga,1,Nasional,329,Opini,15,Opini Anda,1,Opini Pakar,22,perppu,1,Perppu Ormas,10,Polling,1,SDA,4,Serba-serbi,3,Sosial,2,Suara Netizen,1,Suara Pakar,3,Video,7,Wawancara,1,
ltr
item
Kabar Nasional - Portal Berita Independen: Ketua Pansus Hak Angket KPK : Kami Akan Kerja Transparan
Ketua Pansus Hak Angket KPK : Kami Akan Kerja Transparan
https://3.bp.blogspot.com/-t3r6GTKgpqQ/WT_yQGPD0tI/AAAAAAAAAUw/QQ0YYRJpvvgGQwsKqQlXFa8maR7ur4CTwCLcB/s640/dpp%2Bpartai%2Bgolkar-agun-gunandjar.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-t3r6GTKgpqQ/WT_yQGPD0tI/AAAAAAAAAUw/QQ0YYRJpvvgGQwsKqQlXFa8maR7ur4CTwCLcB/s72-c/dpp%2Bpartai%2Bgolkar-agun-gunandjar.jpg
Kabar Nasional - Portal Berita Independen
http://www.kabarnasional.com/2017/06/ketua-pansus-hak-angket-kpk-kami-akan_13.html
http://www.kabarnasional.com/
http://www.kabarnasional.com/
http://www.kabarnasional.com/2017/06/ketua-pansus-hak-angket-kpk-kami-akan_13.html
true
1475393274983693696
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy